Pages

Saturday, September 3, 2011

Job kerja Panpel

Pasal 28
Tugas  dan wewenang Panitia Pemilihan

1.       Merencanakan penyelenggaraan pemilihan wali nagari.
2.       Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan bupati.
3.       Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan.
4.       Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan.
5.       Menerima dan meneliti administrasi bakal calon wali nagari sesuai dengan ketentuan persyaratan wali nagari serta melakukan pemeriksaan identitas balon wali nagari tsb berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
6.       Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan.
7.       Melaksanakan pendaftaran pemilihan dan pengesahan daftar nama-nama penduduk nagari yang berhak memilih.
8.       Menetapkan rancangan anggaran biaya anggaran pemilihan.
9.       Melaksanakan pemungutan suara dan menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara serta mengumumkan hasil pemilihan.
10.      Melaporkan pelaksanaan pemilihan wali nagari kepada BAMUS nagari.
(Pasal  28, Perdakab Pd. Pariaman, 05/2009)


Pasal 33
Persyaratan Calon Wali Nagari
(1)      Calon Wali Nagari adalah penduduk Nagari warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.
a.         Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b.        Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta setia kepada Pemerintah.
c.         Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G-30-S-PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
d.        Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat.
e.        Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
f.          Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Dokter Pemerintah.
g.         Bebas dari narkoba berdasarkan hasil tes urine.
h.        Bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari.
i.           Penduduk Nagari setempat yang dinyatakan dengan Surat Tanda Penduduk.
j.          Memahami adat istiadat dalam nagari yang bersangkutan.
k.         Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.
l.           Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat.
m.      Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukup tetap.
n.        Belum pernah menjabat sebagai Wali Nagari paling lama 12 (dua belas) tahun atau dua kali masa jabatan.
o.        Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri.
p.        Bagi calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, selain syarat sebagaimana dimaksud huruf a sampai o harus mendapatkan/melampirkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang.

(2)      Bagi calon Wali Nagari yang berkedudukan sebagai pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu pada semua tingkat kepengurusan, harus berhenti menjadi pengurus atau anggota partai.
Pasal 34
Pengusulan Bakal Calon Wali Nagari
(1)    Bakal calon Wali Nagari dapat diusulkan oleh Anggota BAMUS Nagari dari masing-masing unsur atau diusulkan oleh masyarakat atau atas usul Bakal Calon Wali Nagari yang bersangkutan.
(2)    Dalam pengusulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon Wali Nagari sekaligus melampirkan persyaratan-persyaratan masing-masing dalam rangkat 3 (tiga) sebagai berikut.
a.       Surat pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.
b.      Fotokopi/ salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan memperlihatkan ijazah asli pendidikan terakhir dimaksud.
c.       Fotokopi Akta Kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya.
d.      Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah.
e.      Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
f.        Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman yang paling singkat 5 (lima) tahun dari pengadilan.
g.       Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari
h.      Penduduk Nagari setempat, yang dinyatakan dengan surat tanda penduduk
i.         Memahami adat istiadat dalam nagari yang bersangkutan
j.        Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat yang dikeluarkan oleh KAN Nagari yang bersangkutan.
k.       Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
l.         Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Wali Nagari paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
m.    Pas photo calon ukuran 4 x 6 cm berwarna masing-masing sebanyak 3 lembar.
n.      Melampirkan surat rekomendasi dari atasan langsung bagi calon wali Nagari yang PNS.



Pasal 35
(1)    Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam pasall 33 dan 34.
(2)    Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsaan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
(3)    Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan oleh panitia pemilihan diajukan kepada BAMUS Nagari untuk ditetapkan sebagai calon yang terpilih.
(4)    Penetapan atau penentuan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat paripurna BAMUS Nagari.
(5)    Bakal calon yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan BAMUS Nagari dengan jumlah calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
(6)    Apabila calon yang diusulkan oleh panitia berjumlah lebih dari 5 (lima) orang BAMUS Nagari berhak untuk melakukan seleksi terhadap calon sampai terpilih 5 (lima) orang.

Pasal 36
(1)    BAMUS Nagari menyampaikan secara tertulis melalui Camat berkas dan kelengkapan bakal Calon wali Nagari yang telah lolos seleksi ditingkat Nagari dan selanjutnya diteruskan kepada pemerintah kabupaten untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati.
(2)    Bupati dapat memberikan persetujuan apabila berkas para bakal Calon wali Nagari dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon wali nagari yang akan dipilih.
(3)    Setelah mendapat persetujuan dari Bupati, Panitia Pemilihanmengumumkan secara luas kepada masyarakat nagari.
(4)    Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (3) bersifat final dan mengikat.
(5)    Calon wali nagari yang berhak dipilih dan telah disyahkan oleh Bupati tidak dibenarkanmengundurkand diri dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri.
(6)    Apabila calon wali Nagari yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (1) maka calon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih.

Pasal 37
Kampanye
(1)    Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.
(2)    Kampanye dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
(3)    Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
a.       Pertemuan terbatas,
b.      Tatap muka dan dialog
c.       Penyebaran bahan kampanye,
d.      Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
(4)    Calon Wali Nagari menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis.
Pasal 38
Larangan selama Kampanye
Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Wali Nagari dilarang:
a.    Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
b.    Menghina seseorang, menghasut, menggunakan kekerasan, mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum.
c.     Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
Pasal 39
Pemungutan dan Penghitungan Suara
(1)      Setelah mendapat persetujuan dari Bupati yang berhak dipilih, maka Panitia pemilihan melaksanakan rapat untuk menetapkan waktu dan tempat pemilihan Wali Nagari.
(2)      Panitia Pemilihan memberitahukan kepada Masyarakat yang berhak memilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan wali Nagari pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)      Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk tertulis atau dalam bentuk lain dengan syarat bahwa yang berhak memilih dapat mengetahuinya.
Pasal 40
(1)      Pemungutan suara pemilihan diselenggarakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Nagari.
(2)      Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
(3)      Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08:00 WIB dan berakhir pukul 14:00 WIB setempat.
(4)      Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mecoblos atau dengan ketentuan lain yang ditetapkan Panitia Pemilihan untuk memilih salah satu pasangan calon dalam surat suara.
Pasal 41
(1)      Jumlah TPS disesuaikan dengan kebutuhan Nagari.
(2)      TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(3)      Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
Pasal 42
(1)      Penghitungan suara di TPS dilakukan setelah pemungutan suara berakhir.
(2)      Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai pada pukul 14:00 sampai selesai.
(3)      Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS, Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan serta 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.
(4)      Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari terpilih.
(5)      Calon Wali Nagari terpilih ditetapkan dengan Keputusan BAMUS Nagari berdasarkan Laporan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
(6)      Calon wali Nagari terpilih ditetapkan dengan Keputusan BAMUS Nagari berdasarkan laporan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
(7)      Calon Wali Nagari terpilih disampaikan oleh BAMUS Nagari kepada Bupati melalui camat untuk disahkan menjadi wali nagari terpilih.
Pasal 43
(1)      Apabila terjadi kecurangan atau sengketa dalam pelaksanaan pemungutan suara, diselesaikan oleh BAMUS Nagari dan difasilitasi oleh Camat.
(2)      Apabila persengketaan masih berlanjut maka penyelesaian masalah akan diteruskan kepada pihak penyidik.

Pasal 44
Tata Cara Pengangkatan dan Pelantikan
(1)      Pengesahan pengangkatan Calon Wali Nagari terpilih dilakukan oleh Bupati.
(2)      Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan.
(3)      Wali Nagari sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.

(4)      Pelantikan Wali Nagari dapat dilaksanakan di Nagari bersangkutan dihadapan masyarakat.
(5)      Wali Nagari sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pejabat yang melantik.
(6)      Sumpah / Janji Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) adalah sebagai berikut:
Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

(7)      Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan lagi.


Pasal 45
Pelantikan
(1)      Wali Nagari terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang dilaksanakan dalam Rapat Paripurna BAMUS Nagari.
(2)      Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan di tempat yang layak dan telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
(3)      Pada acara pelantikan Wali Nagari, dilaksanakan juga serah terima jabatan dihadapan pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan dan situasi yang tidak memungkin serah terima jabatan dilaksanakan.







Anggaran Pilwana

POS PENGELUARAN PEMILIHAN WALI NAGARI



A. PERSIAPAN
B. PELAKSANAAN
C. PENUTUPAN

1 ATK
2 HONOR
3 LOGISTIK/ operasional
4 SOSIALISASI
5 PELAKSANAAN
6 PELANTIKAN

1 ALAT TULIS Banyak harga Jumlah Keterangan
  a. Kertas HVS F4 5 rim           35,000           175,000  
  b. Foto kopi 3000 lbr                 150           450,000  
  c. Tinta printer 12 btl           35,000           420,000 printer inpus
  d. Surat suara 8 rim         150,000        1,200,000 cetak warna
  e. Pena 90 bh             2,500           225,000 panpel
  f. spanduk 8 bh         200,000        1,600,000 5 meter
  g. buku tulis 40 bh             2,000              80,000 2 kodi
  h. Kartu pengenal 88 bh             5,000           440,000 Panitia, Bamus
  i. Spidol 30 bh             5,000           150,000  
  j. Kertas Manila 30 hl             2,000              60,000 Hitung suara
  k. Surat panggilan 8 rim           65,000           520,000  
  l. Tipe-X 5 btl           10,000              50,000  
  m. Stempel Panitia 1 bh           30,000              30,000  
  n. Bantalan stempel 1 bh           15,000              15,000  
                 5,415,000  
2 HONOR / TRANSPORTASI          
  a. Panitia Pemilihan 7 org     1,200,000        8,400,000 4 bulan (300rb)
  b. Panitia Teknis 5 org     1,200,000        6,000,000 4 bulan (300rb)
  c. Panitia TPS 65 org           75,000        4,875,000 1 hari (13 TPS)
  d. Panitia BAMUS 11 org           50,000           550,000 1 hr transportasi
  e. Sekuriti /Polisi 2 org           75,000           150,000 1 hari (polsek)
              19,975,000  
3 BIAYA OPERASIONAL          
  a. Biaya operasional TPS 13 TPS         150,000        1,950,000 Kotak suara,dll
  b. Rapat-rapat 20 kali         300,000        6,000,000 Daftar hadir
  c. Koord. ke Kec./Kab. 15 kali           50,000           750,000  
  d. Dokumentasi  1 pkt     2,000,000        2,000,000 foto, wartawan
              10,700,000  
4 BIAYA PELANTIKAN          
  a. Tenda dan kursi 1 pkt     3,000,000        3,000,000 Lengkap
  b. Sound system 1 set         200,000           200,000 siang
  c. Organ tunggal + pentas 1 set     2,500,000        2,500,000 malam
  d. Konsumsi 0                      -                         -   Bajamba
  e. Undangan  100 bh 4000           400,000 Dinas
  f. Minuman 20 dus           16,000           320,000 Air mineral
  g. Sanggar Seni 1 set     1,500,000        1,500,000 Lengkap
                 7,920,000  
  JUMLAH           44,010,000  
5 Biaya tak diduga (10%)              4,401,000  
  TOTAL JUMLAH           48,411,000  


Sumber Anggaran (usulan)

1. APBN Nagari

2. Iuran pemilih

3. Sisa-sisa kas yang ada
(dana tim perumus, dll)

4. Iuran Ninik Mamak/masyarakat (usulan: 1 juta)

5. Sumbangan Calon Wanag
(usulan: 250 ribu)


Catatan:
1 Musbang: setiap Oktober untuk APBN tahun berikut.
2 Adakan rapat bersama dengan masyarakat (mereka yang bersangkutan) untuk mencari

dana anggaran pemilihan wali nagari.

Pengurus Panpel Pilwana 2011


RAPAT PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI PASIE LAWEH
Rapat 1. Sabtu, 6 Agustus 2011, Aula Kantor Wali Nagari Pasie Laweh, 03:00-05:00
1.              Struktur Panitia Pemilihan
2.              Pembentukan panitia teknis (5 orang)

Struktur Panitia Pemilihan.
1.       Ketua                                                    : Wirman Dt. Sarian
2.       Wk. Ketua                                            : Burhan, S.P.
3.       Sekretaris                                            : Armanto, M.Pd.
4.       Wk. Sekretaris                                    : Roni Abdillah, S.E.
5.       Bendahara                                           : Marjohan Dt. Cilangik
6.       Anggota                                                : 1. Irvan Chaniago
                                                                 2. Umar Ganti
Panitia teknis:
1.       Ketua                                       : Surianto
2.       Sekretaris                                : Indra Johan
3.       Anggota                                   :
1. M. Syukur
2. Amran
3. Anasril